Perempuan, gender, dan Islam akan senantiasa menjadi arena yang diperdebatkan karena lokus mereka dalam relasi dengan Islam cenderung problematik, terutama ketika status mereka diwujudkan melalui pandangan- pandangan praktek Islam. Bermacam-macam interpretasi Islam telah mendefinisikan, melokalisir dan bahkan menjebak perempuan dalam kategori-kategori khusus yang pemanen. Amina Wadud dan perjuangannya untuk mendobrak hegemoni patriarkal fikih adalah sebuah contoh dari posisi problematik perempuan dalam Islam.

Usahanya untuk menjadi seorang imam, dengan memimpin sholat Jumat di New York, memantik kontroversi yang kuat.1 Peristiwa di mana seorang perempuan memimpin sholat untuk kongregasi lelaki dan perempuan berakibat pada seruan-seruan protes dari pemimpin-pemimpin Muslim dan kaum terpelajar Islam. Akan tetapi, walau banyak dari kaum otoriter religius mengutuki perbuatannya, beberapa pihak justru mendukungnya. Apa yang telah diupayakan oleh Wadud jelas menghadirkan gender sebagai isu utama selagi keberadaan seorang imam perempuan yang memimpin sebuah kongregasi campuran masih terus diperdebatkan.

Amina Wadud bukanlah satu-satunya perempuan yang berjuang untuk memunculkan perspektif-perspektif baru ajaran-ajaran Islam. Penerima Nobel Perdamaian tahun 2003, Shirin Ebadi, seorang hakim perempuan Muslim dari Iran, telah membuktikan bahwa Wadud tidak sendirian. Ebadi, perempuan penerima Muslim Nobel Laureate pertama dari negara Islam memfokuskan diri pada kongruensi wacana-wacana hak asasi manusia, Islam dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai kesetaraan. Ebadi percaya bahwa dengan menggunakan Islam sebagai pendukung yang kuat dalam mencanangkan dan memajukan hak-hak manusia, usahanya tersebut akan dibenarkan.