Hasil Pencarian

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional : Peraturan pemerintah RI NO. 26 Tahun 2008

Edisi

cet 1

ISBN/ISSN

978-602-8189-17-0

Deskripsi Fisik

vi. 267 hlm. ilus. tab. ; 21 cm

Judul Seri

Rencana Tataruang

No. Panggil

341.42 TIM r

Undang-Undang Pemerintahan Aceh

-KUH perdatarn-UUD 1945 Hasil amandemen dan proses amandemen UUD 1945 secara lengkap (Pertama 1999-keempat 2002)rn-UU Parpol dan pemilu 2003rn-UU Pemilu Lengkap 2003rn-UU Kepolisian Negara 2003rn-UU Peradilan anakrn-UU Kepegawaian Lengkaprn-UU HAKIrn-UU Ketenagakerjaan Lengkaprn-UU Sisdiknas 2003rn-UU Mahkamah Konstitusi 2003rn-UU Advokat 2003rn-UU Serikat Buruhrn-UU Penyelesaian Perselisihan H…

Undang-Undang Pemerintahan Aceh

KUH prdata, UUD 1945 Hasil amandemen dan proses amandemen UUD 1945 secara lengkap pertama 1999- keempat 2002

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA : Menurut UUD 1945

Edisi

cet 2

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

v+106hlm ;20cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 MAS s

Undang-Undang RI Nomor 22 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2007

Buku ini memuat informasi mengenai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum dilengkapi UU RI Nomor 12 Tahun 2003, PP RI Nomor 2 Tahun 2004, PP RI Nomor 1 Tahun 2006, UU RI Nomor 10 TAhun 2006 dan UU RI Nomor 23 Tahun 2003. Pembentukan Undang-udang ini bertujuan untuk mengatur secara jelas dan tegas keberadaan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat langgeng. Mel…

Ketidak Merataan, Konflik dan Perubahan

Ketidakmerataan atau Ketidaksamaan adalah terutama merupakan gejala sosial; Karena ketidakmerataan-ketidakmerataan distrukturkan dan ditentukan oleh kondisi-kondisi sosial, maka mereka akan berubah apabila masyarakat itu sendiri berubah, dan dengan demikian mereka bisa dipengaruhi dengan tindakan politik. Tulisan-tulisan yang di kumpulkan dalam buku ini dimaksudkan untuk membahas tesisi ini.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2004 : UU RI No.32 Th.2004 - Peraturan tent…

Pemberlakuan Undang-undang No.32 tahun 2004 memberikan otonomi luas yang lebih diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buk…

Resolusi Konflik Keagamaan Di berbagai Daerah

Buku ini menurut sejumlah praktik penanganan konflik keagamaan oleh sejumlah pihak. Diketahui sejumlah kelompokpegiat kurukunan dan resolusi konflik di sejumlah daerah memiliki cara-cara penanganannya. pengalaman penanganan konflik disuatu daerah mungkin dapat diujiterapkan pada kasusu serupa di tempat lain, hal ini sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.

Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia 2006: UU RI No.12 Th. 2006

Seiring dengan problematika kewarganegaraan di tanah air yang telah lama menjadi masalah, seperti birokrasi pengurusan kewarganegaraan yang berbelit-berbelit, pembedaan perlakuan terhadap ras dan etnis tertentu, pemerintah memandang perlu untuk melakukan pembaruan terhadap undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia. Sehingga terbitlah buku ini yang mengatur kewarganegaraan, asas kewargane…

Pemerintahan Desa : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

68 halaman :ilus ;20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SOE p