Hasil Pencarian

Pemerintahan Desa : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

68 halaman :ilus ;20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SOE p

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Da…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342 IND p

simboer tjahaya

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

978-602-8766-26-5

Deskripsi Fisik

xvii, 398 hlm; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Metode dan model-model mengajar : ilmu pen getahuan sosial (IPS)

Dengan membaca buku ini diharapkan dapat memahami bahwa pemilihan dan penggunaan metode mengajar dalam pengajaran IPS tidak merupakan aspek yang berdiri sendiri, tapi merupakan elemen interaksi edukatif yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Oleh sebab itu mamahami pengertian, prinsip dan fungsi serta tujuan mengajar adalah merupakan suatu kaharusan bagi setiap mahasiswa dan guru PIPS.

Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial

Edisi

Ed. 2. cet. 1

ISBN/ISSN

979-421-751-X

Deskripsi Fisik

593-1159 hlm27 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

300.3 ADA e

Sosiologi untuk SMU Kelas 2

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

301 LUK s

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Edisi

CET 7

ISBN/ISSN

979-526-188-6

Deskripsi Fisik

XVI + 572 HLM :ILUS ;21 CM

Judul Seri

-

No. Panggil

342.09 KAN p

Peta Umat Agama Khonghucu Diberbagai Daerah di Indonesia: Mencari Model Pelay…

Setelah agama Khonghucu diakui kembali dan dilayani pemerintah., bagaimana selanjutnya pelayanan tersebut? seperti yang diuraikan dalam buku ini, umat khonghucu lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di beberapa lokus penelitian yang tergambar dalam buku ini, belum pernah terdengar mereka meminta dana kepada pihak lain untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan keagamaan yang mereka…

Undang-Undang RI No.22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permu…

Sebagai negara demokrasi, nasib bangsa Indonesia sangat bergantung pada arah kebijakan yang ditetapkan oleh para wakilnya yang telah terpilih menduduki kursi MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 merupakan perangkat hukum yang mengatur susunan dan kedudukan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan …

Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara : Suatu Orientasi Pengenalan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

192 hlm,

Judul Seri

-

No. Panggil

342 MAN l